pariwisata kabupaten trenggalek

DPRD Trenggalek Gelar Sidang Paripurna, Bahas 4 Agenda

  Dibaca : 331 kali
DPRD Trenggalek Gelar Sidang Paripurna, Bahas 4 Agenda
space ads post kiri

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, Selasa (5/4) menyelenggarakan rapat Paripurna dengan
agenda 4 acara yaitu : penyampaian tanggapan/jawaban fraksi fraksi atas pendapat Bupati terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD Trenggalek Tahun 2016, penyampaian Jawaban/tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap 4 Raperda usulan Bupati Trenggalek Tahun 2016, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek akhir Tahun Anggaran 2015 dan persetujuan terhadap Panja dalam rangkan pembahasan LKPJ Bupoati dan Panja dalam rangka pembahasan Rencana Kerja DPRD Tahun 2017.

Acara paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam dan dihadiri oleh Bupati Trenggalek, wakil Bupati, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri, sekretaris daerah dan segenap pejabat lingkup pemerintah Kabupaten  Trenggalek, perwakilan dari  instansi BUMN dan BUMD, wakil dari Pimpinan Partai
Politik serta pengurus organisasi wanita yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Mengawali rapat paripurna, pimpinan sidang mengajak kepada undangan yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah, karya serta tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Semoga dengan rasa syukur ini Alloh selalu menambah kenikmatan yang lebih besar dan apa yang dilaksanakan ini oleh Alloh SWT dicatat sebagai amal ibadah, dan berharap semoga bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Tanggapan Fraksi PKB atas 2 raperda inisiatif DPRD Trenggalek yang dibacakan oleh Drs M. Hadi mengatakan, perlunya harmonisasi dan singkronisasi peraturan perundang undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.

Oleh karenanya dengan adanya perda tentang kerjasama daerah ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya dan sekaligus memiliki inisiatif untuk membaca potensi yang ada.

“Selain daripada itu, sesuai Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerntah daerah pasal 154 ayat 1 huruf I dijelaskan, salah satu kewenangan DPRD adalah memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga oleh karenanya tindak lanjut atau hal hal yang bersifat teknis menjadi kewenangan bupati untuk menentukan sepanjang tetap berpedoman aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Page 1 of 212
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional